Menu

Gerindra Hindari Voting RUU Pemilu Terkait Presidential Threshold

  • Editor Gilang Mahargya Prihandoko
  • Kategori: Politik
  • Dilihat: 7 kali

Anggota Fraksi Gerindra DPR, M. Syafi'i. (Dok. Istimewa)

 

hariansuara.com, Jakarta – Fraksi Partai Gerindra menghindari adanya pemungutan suara atau voting dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu terkait presidential threshold.

 

"Menggunakan 'presidential threshold' tinggalkan prinsip demokrasi karena merampok hak konstitusional partai. Apakah pantas 'voting' terkait hal yang tidak sesuai dengan UU tetap dilakukan, padahal itu pelanggaran konstitusional," kata M. Syafi'i dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis.

 

Dia mengatakan apabila dalam RUU Pemilu tetap mencantumkan "presidential threshold" maka itu dinilai sebagai inkonstitusional karena sifat Pemilu 2019 dilakukan secara serentak.

 

Menurut dia, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan Pemilu 2019 dilakukan secara serentak sehingga "presidential threshold" menjadi persoalan karena belum ada hasil perolehan suara parpol ketika pilpres.

 

"Putusan MK bahwa Pemilu serentak maka 'presidential threshold' menjadi persoalan karena belum ada parpol yang memiliki perolehan suara," ujarnya.

 

Anggota F-Gerindra Ramson Siagian dalam Rapat Paripurna mengatakan "presidential threshold" sebesar 20/25 persen berpotensi memunculkan adanya calon tunggal.

 

Hal itu, menurut dia tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan telah digunakan pada masa lalu sehingga diharapkan tidak kembali ke sistem lama.

 

"Itu mengarah pada otoriter, padahal itu yang diperjuangkan di DPR sehingga harus kembali pada amanat reformasi," ucapnya. (*)


Terkini

Hukum & Peristiwa

FOTO

HARIANSUARA TV

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.

SPORT