Menu

 

Pemerintah Berharap Perppu 1-2 jadi UU

  • Editor Yanie Wuryandari
  • Kategori: Nasional
  • Dilihat: 21 kali

Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Dok. Istimewa)

 

hariansuara.com, Bogor - Pemerintah berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan segera menjadi undang-undang.

 

"Mengenai perppu 1 dan 2, tentunya pemerintah mengharapkan ini bisa segera diundangkan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Ekonomi Pendidikan dan Riset Swiss Johann N Schneider-Ammann dan delegasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat.

 

Menurutnya pemerintah dengan pertimbangan perhitungan dan kehati-hatian untuk menyampaikan dua perppu itu.

 

"Karena memang sudah sangat dibutuhkan," kata Seskab.

 

Dia mengatakan bahwa UU keterbukaan Informasi ini sudah tidak bisa ditawar lagi karena Indonesia sudah meratifikasi.

 

"Dengan demikian, program tax amnesty kita mau tidak mau harus didukung oleh keterbukaan informasi," ujarnya.

 

Tentang ormas, Pramono menyatakan yang telah dilakukan dan dipersiapkan Menko Polhukam, telah mendapat persetujuan Presiden.

 

"Tidak ada kepentingan politik. Ini untuk kepentingan bangsa jangka panjang. Sehingga kalau kemudian pemerintah menganggap harus ada langkah-langkah, untuk itu, untuk kepentingan bangsa jangka panjang," tegasnya.

 

Terkait banyak kritik atas penerbitan perppu tersebut, Pramono mengatakan bahwa hal tersebut bagian dari penguatan langkah yang dilakukan.

 

"Kami meyakini, kalau semuanya sudah membaca itu. Yang ingin kita selamatkan adalah ideologi bangsa. Yang ingin kita selamatkan adalah negara kesatuan bangsa. Yang ingin kita selamatkan adalah republik dalam jangka panjang," tegasnya. (*)


+ 0
+ 0

Terkini

Politik

Hukum & Peristiwa

BERITA TERKAIT

FOTO

HARIANSUARA TV

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.

SPORT