Menu

Kemenko Maritim 'Update' Peta Batas Perairan Indonesia

Kementerian/Lembaga yang Terlibat dalam Penetapan Batas Maritim. (Foto: Albi Wahyudi)

 

hariansuara.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengkoordinasikan berbagai Kementerian/Lembaga terkait untuk pembentukan peta batas maritim Indonesia.

 

Penetapan peta dimaksud dilakukan dengan cara pemberian tanda tangan oleh 21 perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kemenko Bidang Polhukam, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, TNI-AL, Pusat Hidrografi & Oseanografi TNI-AL, POLRI, Badan Keamanan Laut, Badan informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

 

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Arif Havas Oegroseno mengatakan, update peta tersebut merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016.

 

Selain itu, pembahasan juga telah melibatkan berbagai pakar di bidang hukum laut internasional dan batas maritim, seperti Dr. Nur Hasan Wirajuda, Prof. Dr. Hasjim Djalal, Prof. Etty R. Agoes dan Prof. Dr. Sobar Sutisna.

 

Menurut Arif, pada peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2017, terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan yang didasarkan kepada perkembangan hukum internasional, seperti hasil putusan mahkamah arbitrasi Internasional atas sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan Tiongkok.

 

"Putusan mahkamah dimaksud memuat penjelasan rinci hukum Internasional terkait status berbagai fitur maritim di dalam penetapan batas maritim suatu negara, sehingga dipandang perlu menyempurnakan beberapa posisi batas maritim Indonesia," ujar Arif di Jakarta, Jumat (14/7).

 

Selain itu, lanjutnya, terdapat juga penetapan batas maritim Indonesia dengan Singapura dan Filipina berkaitan dengan batas zona ekonomi eksklusif.

 

"Diharapkan peta terbaru akan langsung menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan pengelolaan laut lndonesia, khususnya terkait dengan penegakan hukum di laut dan pengelolaan sumber daya kelautan. Selain itu, peta ini juga diharapkan dapat menjadi bahan ajar pada seluruh tingkatan pendidikan di Indonesia," tutupnya. (Albi Wahyudi)


+ 0
+ 0

Terkini

FOTO

HARIANSUARA TV

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.

SPORT